Dirjen PDM Mendikbud Dorong Setiap Daerah Jalankan UU Penjaminan Pelayanan Pendidikan

Dirjen PDM Mendikbud Dorong Setiap Daerah Jalankan UU Penjaminan Pelayanan Pendidikan

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian dan Kebudayaan

, Hamid Muhammad, memberikan dorongan agar setiap daerah menjalankan Undang-undang dari pemerintah dalam penjaminan pelayanan pendidikan yang maksimal. Hal ini berkenaan dengan standar pendidikan Indonesia yang masih jauh dari standar.

Sistem zonasi menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia, yang mana sistem ini berperan sebagai pemerataan mutu pendidikan di setiap daerah. Pemerintah daerah perlu menjamin pelayanan pendidikan secara maksimal.

“Memperbaiki mutu pendidikan di setiap daerah, Kemendikbud telah menjalankan sistem zonasi

sebanyak tiga kali dan 2019 menjadi tahun ketiga. Tetapi, sistem ini masih memerlukan pembenahan mengenai ujian nasional berbasis komputer dan persoalan lain,” ujarnya saat dilansir dari Kompas, saat membuka sosialisasi peraturankebijakan Kemendikbud 2019 DI Jakarta, Senin (11/3/2019).

Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri sudah berkomitmen untuk meningkarkan kualitas pendidikan

di berbagai daerah. Seperti mengawal penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi dan mendorong setiap kabupaten atau kota untuk memberikan data terkait sistem zonasi di masing-masing daerah.

“Terutama menyangkut ketidaktersedian komputer dan fasilitas lainnya dalam dunia pendidikan yang masih perlu dibenahi,” tutur Dirjen Kemendikbud.***

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/