Kominfo Dinilai Terlalu Memaksakan Revisi PP 82/2012

Kominfo Dinilai Terlalu Memaksakan Revisi PP 82 2012

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dinilai Asosiasi Cloud Computing

Indonesia memaksakan diri dalam melakukan revisi PP 82/2012.

Pernyataan tersebut disampaikan Alex Budiyanto, Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia menyusul adanya draft perbaikan dari rencana revisi PP 82/2012 yang dikirimkan oleh Menkominfo pada 21 Januari 2019 lalu. Sebelumnya draft revisi ini telah dikembalikan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 20 Desember 2018.

Menurut Alex, dengan adanya surat tersebut menegaskan Menkominfo tetap melanjutkan proses revisi PP 82/2012, di tengah keberatan para pihak.

“Kami sampai saat ini belum pernah diajak berdiskusi oleh Kementerian Komunikasi

dan Informatika Republik Indonesia untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama mengenai rencana perbaikan revisi PP 82/2012 setelah Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia mengembalikan draft revisi tersebut ke Kominfo pada 20 Desember 2018″, kata Alex dalam Keterangan resminya.

Lebih lanjut disampaikan Alex, Kominfo abai mengenai masukan dan keberatan dari masyarakat serta pelaku industri yang telah kami suarakan bersama selama ini.

Menurut Alex, apabila memang revisi tersebut harus dilakukan, seyogyanya dilakukan melalui evaluasi atau kajian yang transparan dan menyeluruh meliputi enforcement, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PP 82/2012 di semua sektor dengan melibatkan semua pemangku kepentingan agar didapat kesimpulan yang lebih akurat dan objektif.

Evaluasi dan kajian tersebut harus mengedepankan kepentingan nasional diatas

kepentingan dan tekanan asing.

Apa yang dilakukan oleh Kominfo dengan melakukan klasifikasi data, kemudian klasifikasi data tersebut menjadi pembenar untuk bisa menempatkan data selain data klasifikasi strategis diluar wilayah Indonesia adalah tidak benar dan fatal.

Saat negara maju mulai mengimplementasikan perlindungan data yang ketat di negaranya seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan aturan EU-GDPR, rencana revisi PP 82/2012 tersebut malah berpotensi membuat 90% data di wilayah Indonesia bisa ditempatkan di luar wilayah Indonesia tanpa ada aturan perlindungan data yang memadai.

 

Sumber :

https://articles.abilogic.com/409865/games-nitro-nation-drag-drift.html